Di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Hanindhito Prioritaskan Mutu Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Kediri

Foto : Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Hanindhito Prioritaskan Mutu Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Kediri

MediaSINDO.Net - Kediri

Memasuki awal periode kedua kepemimpinannya, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menghadapi tantangan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang mencapai ratusan miliar rupiah mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian fiskal guna menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.

Keterbatasan ruang fiskal tersebut tidak menggeser prioritas pemerintah daerah dalam menjamin mutu pelayanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Sejak dilantik kembali pada 20 Februari 2025, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan komitmennya untuk mempertahankan bahkan memperkuat intervensi di dua sektor strategis tersebut sepanjang tahun 2025.

Dalam bidang pendidikan, Mas Dhito memandang sektor ini sebagai instrumen fundamental dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu kebijakan yang tetap dipertahankan adalah keberlanjutan program SMA Dharma Wanita Boarding School, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinannya.

“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi Kabupaten Kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, meningkat Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun kondisi keuangan daerah menghadapi tekanan, alokasi tersebut dipastikan tetap dipertahankan pada tahun 2026.

“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” jelasnya.

Selain penguatan akses pendidikan bagi siswa, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer di Kabupaten Kediri telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan status dan kepastian kerja tenaga pendidik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan komitmen terhadap pelayanan dasar yang berkelanjutan. (RD)