Efisiensi Anggaran Tak Goyahkan Prioritas Pelayanan Dasar di Kabupaten Kediri

MediaSINDO.Net - Kediri

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa mengorbankan pelayanan dasar.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa pelayanan dasar merupakan fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan.

Pada sektor pendidikan, keberlanjutan SMA Dharma Wanita Boarding School bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dipertahankan. Selain itu, sepanjang 2025 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan, meningkat Rp4 miliar dibanding tahun sebelumnya, dan dipastikan tetap berlanjut pada 2026.

“Beasiswa tidak kami kurangi. Kami tetap anggarkan Rp30 miliar per tahun karena ini bagian dari kewajiban daerah dalam menjamin akses pendidikan,” ujar Mas Dhito.

Penguatan kualitas pendidikan juga diwujudkan melalui pengangkatan 2.208 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir 2025. Sebanyak 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan. Di sisi infrastruktur, rehabilitasi telah dilakukan pada 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP sepanjang 2025 dan akan dilanjutkan tahun ini.

Di bidang kesehatan, Pemkab Kediri mengalokasikan Rp143 miliar pada 2025 untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC). Hingga akhir tahun, capaian UHC mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,12 persen. Pada 2026, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp165,5 miliar guna mempertahankan dan meningkatkan cakupan tersebut.

Peningkatan mutu layanan juga dilakukan melalui pembangunan gedung baru RSUD (RSKK Pelem), penambahan puskesmas rawat inap hingga total 13 unit, serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis.

Mas Dhito menegaskan komitmennya terhadap kualitas layanan kesehatan yang profesional dan ramah. “Jika pelayanan tidak maksimal, masyarakat berhak menyampaikan komplain. Tidak ada toleransi bagi pelayanan yang tidak memenuhi standar,” tegasnya. (RD)