Rakornas 2026 Tekankan Konsolidasi Kebijakan Nasional, Pemkab Kediri Tegaskan Komitmen Sinkronisasi Program

Foto : Mas Dhito dan Mbak Dewi bersama forkopimda Kab. Kediri saat menghadiri Rakornas di Sentul tahun 2026

MediaSINDO.Net - Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan komitmen dalam memperkuat konsolidasi kebijakan nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). 

Kehadiran Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian dari upaya memperkuat harmonisasi arah pembangunan pusat dan daerah.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengangkat tema strategis tentang penguatan sinergi pusat–daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045. 

Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektor dan lintas kepentingan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perbedaan latar belakang sosial, politik, maupun golongan tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan di semua tingkatan, menurutnya, harus bergerak dalam satu irama kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen menjaga keselarasan antara kebijakan daerah dengan agenda strategis nasional yang telah ditetapkan Presiden. 

Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci efektivitas pembangunan di daerah.

Selain menyoroti persatuan nasional, Presiden juga menggarisbawahi agenda kemandirian bangsa, khususnya dalam sektor pangan dan energi. Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, dinilai harus mampu keluar dari ketergantungan impor melalui penguatan produksi dalam negeri.

Dalam konteks kebijakan sosial, Presiden turut menyinggung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Sekolah Rakyat yang telah mulai diimplementasikan di berbagai daerah. Program tersebut diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

Sejalan dengan kebijakan pusat, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menjalankan sejumlah program daerah yang relevan, termasuk pelaksanaan MBG dan Sekolah Rakyat. Selain itu, Pemkab Kediri juga mengembangkan kebijakan afirmatif dalam pengentasan kemiskinan melalui pendirian sekolah berasrama (boarding school) yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dari perspektif ekonomi politik daerah, sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama Kabupaten Kediri. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, pembangunan pertanian diposisikan tidak hanya sebagai sektor produksi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sosial.

Di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana, kebijakan pertanian diarahkan pada pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta nilai tambah ekonomi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Melalui Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan posisinya sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang siap berkolaborasi dan beradaptasi dengan agenda besar pembangunan Indonesia menuju 2045. (RD)