Di Tengah Tantangan Fiskal dan Pemulihan Pascakerusuhan, Pemkab Kediri Perkuat Layanan Publik pada Tahun Pertama Periode Kedua

Foto : Kunjungan Mas dhito di MPP yang dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu

MediaSINDO.Net - Kediri

Tahun pertama periode kedua kepemimpinan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, diwarnai tantangan multidimensi, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga gangguan stabilitas sosial yang berdampak pada fasilitas publik. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri tetap mencatatkan sejumlah capaian strategis, khususnya di sektor pelayanan publik.

Pada awal periode kedua, Pemkab Kediri menghadapi kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap fiskal daerah. Nilai efisiensi yang harus dilakukan mencapai Rp265 miliar. Kebijakan tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan realokasi dan penajaman prioritas program agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, pada 30 Agustus 2025 Kabupaten Kediri sempat dilanda kerusuhan massa yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk di lingkungan kantor pemerintahan. Peristiwa tersebut menjadi ujian serius bagi stabilitas tata kelola pemerintahan dan keberlangsungan pelayanan publik.

Pemerintah daerah merespons dengan langkah cepat melalui pemulihan fisik infrastruktur terdampak serta normalisasi layanan administratif. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur guna memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan dasar tanpa hambatan berarti. Pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip kesinambungan pelayanan (service continuity) dan responsivitas birokrasi dalam situasi krisis.

Meski berada dalam tekanan efisiensi dan proses pemulihan pascakerusuhan, Pemkab Kediri tetap melanjutkan agenda reformasi pelayanan publik. Salah satu capaian penting adalah peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan sebulan setelah peristiwa kerusuhan.

MPP dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan administrasi dalam satu lokasi. Sejak diresmikan hingga Januari 2026, MPP telah mencatat lebih dari 11.360 kunjungan masyarakat, dengan rata-rata 100–130 pengunjung per hari. Angka tersebut merefleksikan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang efisien, terintegrasi, dan ramah pengguna.

“Meski di tengah efisiensi, MPP harus tetap jalan. Ini salah satu bentuk konsistensi Pemkab dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Dhito.

Selain penguatan layanan terpusat melalui MPP, Pemkab Kediri juga memperluas akses layanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga ke tingkat desa. Jika sebelumnya pelayanan adminduk hanya tersedia di kantor kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), kini titik layanan diperluas ke kantor desa sesuai domisili warga.

Program bertajuk Satu Hari Jadi Masuk Desa (Sahaja Suka) tersebut telah berjalan di 326 desa atau sekitar 95 persen dari seluruh desa di Kabupaten Kediri. Melalui skema ini, proses pengurusan hingga pengambilan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih dekat dan lebih cepat, sehingga memangkas waktu, biaya, dan beban administratif masyarakat.

Secara akademis, langkah ini mencerminkan pendekatan desentralisasi layanan dan penguatan prinsip good governance, khususnya pada aspek aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika sosial, strategi tersebut menunjukkan upaya adaptif pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan serta membangun kembali kepercayaan publik.

Tahun pertama periode kedua ini, dengan demikian, tidak hanya menjadi fase konsolidasi pascakrisis, tetapi juga momentum penguatan fondasi pelayanan publik di Kabupaten Kediri.(RD)