Perluas Akses Keuangan Masyarakat, Pemkab Kediri Dorong Pembiayaan UMKM dan Rekening Aman

Foto: Mbak Wabup, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta

MediaSINDO.Net – Kediri Raya

Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kepemilikan rekening bank, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap investasi ilegal.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Dewi hadir mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Dewi Mariya Ulfa yang akrab disapa Mbak Dewi menjelaskan, Rakornas TPAKD membahas capaian dan program perluasan akses keuangan, termasuk kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha serta peningkatan kepemilikan rekening bank bagi masyarakat dan pelajar.

Menurutnya, akses pembiayaan yang memadai diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kapasitas usahanya.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Selain akses pembiayaan, Mbak Dewi menekankan pentingnya kepemilikan rekening bank atas nama sendiri, khususnya untuk mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih lembaga jasa keuangan. Masyarakat diharapkan menggunakan layanan keuangan resmi dan tidak mudah tergiur tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Literasi dan Inklusi Keuangan Terus Diperluas

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional disebut mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi kolaborasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab bersama untuk mengelola kekayaan serta sumber daya Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya menggerakkan perekonomian dari tingkat daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegas Prabowo.

Melalui perluasan akses keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM memperoleh pembiayaan yang sesuai kebutuhan, meningkatkan keamanan transaksi masyarakat, serta memperkuat pemahaman mengenai layanan keuangan yang legal dan bertanggung jawab.

Upaya tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan usaha di daerah. (RD)