Akses Keuangan Diperluas, Wabup Kediri Dorong UMKM Mudah Mendapat Pembiayaan dan Masyarakat Terhindar dari Investasi Ilegal

Foto: Mbak Wabup, Akses Keuangan Diperluas Dorong UMKM Mudah Mendapat Pembiayaan dan Masyarakat Terhindar dari Investasi Ilegal

MediaSINDO.Net - Kediri Raya 

Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat, mulai dari kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga peningkatan kepemilikan rekening bank. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mendorong transaksi keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Dewi hadir mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Wakil Bupati yang akrab disapa Mbak Dewi itu mengatakan, Rakornas TPAKD menjadi forum untuk membahas capaian serta strategi perluasan akses keuangan, termasuk pembiayaan usaha dan peningkatan kepemilikan rekening bank bagi masyarakat maupun pelajar.

“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Menurut Dewi, kemudahan akses pembiayaan perlu diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih produk keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan, sekaligus memahami kewajiban yang menyertai fasilitas pembiayaan.

Selain pembiayaan usaha, ia juga menekankan pentingnya kepemilikan rekening bank atas nama sendiri, terutama untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi, memperjelas penerima manfaat, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Mbak Dewi juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih lembaga jasa keuangan. Masyarakat diminta memastikan legalitas lembaga dan memahami risiko sebelum menggunakan layanan keuangan maupun mengikuti tawaran investasi.

“ Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” pesannya.

Literasi Keuangan Nasional Capai 69 Persen

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional tercatat mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan.

Literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk, layanan, manfaat, dan risiko keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan berkaitan dengan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal.

Karena itu, perluasan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan edukasi agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab.

Presiden Tekankan Pembangunan Ekonomi dari Daerah

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kolaborasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan serta sumber daya Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penguatan ekonomi, menurutnya, harus dilakukan tidak hanya melalui kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dengan menggerakkan potensi ekonomi daerah.

“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegas Prabowo.

Dalam kegiatan yang sama, Presiden juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) serta meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030. Peta jalan tersebut menjadi acuan untuk memperkuat program percepatan akses keuangan di daerah.

Bagi Kabupaten Kediri, perluasan akses keuangan diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas pemanfaatan layanan perbankan, serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, akses keuangan diharapkan tidak sekadar memperluas penggunaan produk perbankan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan daerah. (RD)