Kemiskinan Kabupaten Kediri Turun Jadi 9,58 Persen, Pemkab Bidik Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2027

Foto: Penutupan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Tegowangi, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri

MediaSINDO.Net - Kediri Raya 

Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan setelah angka kemiskinan daerah berhasil ditekan hingga 9,58 persen pada 2026. Capaian tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2027.

Berdasarkan data tahun 2026, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri tercatat sebanyak 154.251 jiwa atau 9,58 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 157.470 jiwa atau 9,81 persen.

Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Namun, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan program agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya saat menutup Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Tegowangi, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, Jumat (6/11/2026).

“Tentu ini harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” kata perempuan yang akrab disapa Mbak Dewi tersebut.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Kediri memperkenalkan Nawa Pratistha atau Sembilan Jalan Kebangkitan. Program ini dirancang sebagai kerangka penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui sembilan bidang prioritas.

Kesembilan langkah tersebut meliputi pembangunan rumah data terpadu, optimalisasi jaring pengaman sosial, pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan akses pendidikan, pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, serta optimalisasi kawasan hijau untuk mendukung kemandirian pangan.

Melalui pendekatan tersebut, penanggulangan kemiskinan diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, menjelaskan bahwa dukungan anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pada 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp510,14 miliar untuk mendukung berbagai program terkait penanggulangan kemiskinan. Dari alokasi tersebut, sektor pendidikan memperoleh porsi terbesar, yakni 48,51 persen, disusul sektor kesehatan sebesar 31,63 persen.

Menurut Solikin, besarnya alokasi anggaran pada kedua sektor tersebut mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses pelayanan dasar masyarakat.

“Besarnya alokasi pada dua sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan capaian penurunan angka kemiskinan dari 9,81 persen menjadi 9,58 persen, Pemkab Kediri dihadapkan pada tantangan untuk memastikan program yang telah dirancang berjalan efektif dan tepat sasaran. Konsistensi pelaksanaan, ketepatan data penerima manfaat, serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2027. (RD)