Dampingi Menko Pangan, Mas Dhito Pastikan KDKMP Kediri Tertib Administrasi, 78 Gerai Sudah Beroperasi
MediaSINDO.Net – Kediri Raya
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Kamis (15/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, kelengkapan administrasi, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF), menjadi perhatian untuk memastikan gerai koperasi memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan dukungannya terhadap program KDKMP yang merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui pengadaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi di desa dan kelurahan.
Hanindhito menegaskan bahwa KDKMP tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan usaha milik masyarakat. Sebaliknya, koperasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu saluran resmi distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih terarah.
“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Hanindhito seusai mendampingi Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP Sonorejo.
Menurut Hanindhito, penataan administrasi dan pemenuhan persyaratan perizinan menjadi bagian penting dalam pengembangan koperasi tersebut. Salah satu aspek yang diperiksa dalam kunjungan itu adalah kepemilikan SLF sebagai dokumen yang berkaitan dengan kelaikan fungsi bangunan.
“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.
78 Gerai Beroperasi, Pembangunan KDKMP Terus Berjalan
Berdasarkan data yang disampaikan dalam keterangan kegiatan, sebanyak 78 gerai KDKMP di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Sementara itu, dari total 344 desa dan kelurahan, sebanyak 343 gerai dilaporkan telah terbangun.
Keberadaan gerai tersebut diharapkan memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa sekaligus mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, seperti elpiji 3 kilogram dan pupuk.
Selain itu, KDKMP diproyeksikan menjadi saluran penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Koperasi juga direncanakan terintegrasi dengan layanan perbankan dan akses permodalan bagi pelaku usaha melalui program PNM Mekaar dengan skema pembiayaan yang sesuai ketentuan.
Pengembangan fungsi tersebut diharapkan dapat mendekatkan akses layanan ekonomi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan tata kelola yang baik, transparansi distribusi, serta pengawasan agar manfaat program dapat diterima oleh kelompok sasaran.
Menko Pangan Dorong Penyaluran Subsidi Tepat Sasaran
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya keberadaan KDKMP untuk memperbaiki tata kelola distribusi bantuan sosial dan barang bersubsidi. Melalui saluran distribusi yang lebih terorganisasi, pemerintah berharap potensi penyimpangan atau kebocoran penyaluran dapat ditekan sehingga bantuan diterima masyarakat yang berhak.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa KDKMP dirancang memiliki fungsi sebagai offtaker, yakni pihak yang membeli hasil produksi masyarakat desa. Salah satu komoditas yang dicontohkan adalah gabah.
Menurutnya, apabila harga jual gabah tidak mencapai Rp6.500 per kilogram sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut, koperasi direncanakan dapat berperan membeli hasil panen petani.
“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terangnya.
Kelengkapan Administrasi Jadi Bagian Penting Tata Kelola
Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan SLF menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian gerai KDKMP. Di samping kesiapan bangunan, keberhasilan koperasi juga bergantung pada transparansi pengelolaan, ketepatan distribusi barang subsidi, serta kemampuan menjalankan fungsi ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan 78 gerai yang telah beroperasi dan pembangunan yang dilaporkan telah menjangkau 343 dari 344 desa/kelurahan, pengembangan KDKMP di Kabupaten Kediri masih memerlukan pemantauan berkelanjutan. Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, operasional gerai, dan mekanisme penyaluran bantuan menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. (RD)


Posting Komentar