24.905 Warga Kabupaten Kediri Ajukan Perbaikan Desil, Dinsos Turun Tangan Perkuat Operator Desa

Foto: Dinsos Kabupaten Kediri memberikan pembekalan teknis kepada operator desa terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), khususnya mengenai mekanisme pengusulan pembaruan desil

MediaSINDO.Net – Kediri

Sebanyak 24.905 warga Kabupaten Kediri tercatat telah mengurus perbaikan desil hingga September 2026. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memastikan data tingkat kesejahteraan mereka sesuai dengan kondisi sebenarnya, terutama karena data tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri memberikan pembekalan teknis kepada operator desa terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), khususnya mengenai mekanisme pengusulan pembaruan desil.

Kegiatan yang digelar di Gedung Bagawanta Bhari pada Senin (28/9/2026) tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito dalam merespons keluhan warga mengenai tingkat desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi kesejahteraan mereka.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan atau peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.

“Petugas operator yang ada di desa ini menjadi garda depan. Melalui aplikasi SIKS-NG ini mereka dapat mengusulkan pembaruan desil sesuai kondisi riil warga,” kata Subur saat ditemui di sela kegiatan.

Operator desa menjadi garda depan pembaruan data

Menurut Subur, sejak sosialisasi mengenai perbaikan desil dilakukan, banyak warga mendatangi pemerintah desa untuk mengurus pembaruan data. Hingga September 2026, jumlah warga yang tercatat mengurus perbaikan desil mencapai 24.905 orang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman petugas di tingkat desa agar proses pengusulan pembaruan data dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pembekalan teknis ini tidak hanya diikuti operator desa, tetapi juga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala seksi kesejahteraan sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri turut hadir sebagai narasumber.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan memahami mekanisme pengelolaan dan pengusulan pembaruan data kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat. Dengan demikian, informasi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.

6.245 penerima bansos dihentikan, Dinsos ungkap alasannya

Selain persoalan ketidaksesuaian desil, Subur juga menyoroti adanya penghentian bantuan sosial terhadap warga yang terindikasi atau terafiliasi dengan aktivitas judi online.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Kediri, tercatat sebanyak 6.245 penerima bansos telah dihentikan penyalurannya dalam kasus yang berkaitan dengan indikasi atau afiliasi judi online.

Data tersebut menjadi bagian dari persoalan penyaluran bantuan sosial yang perlu diperhatikan, di samping upaya pembaruan data kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, penghentian bantuan dan pengusulan perbaikan desil merupakan persoalan yang berbeda. Pembaruan desil perlu mengikuti proses verifikasi dan mekanisme yang ditetapkan, sedangkan informasi mengenai penghentian bansos perlu merujuk pada ketentuan serta hasil pemeriksaan yang berlaku.

Perbaikan data untuk mendukung bansos tepat sasaran

Pemkab Kediri melalui Dinas Sosial terus mendorong penguatan kapasitas petugas di tingkat desa agar pengelolaan data kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai prosedur.

Akurasi data menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Karena itu, pengusulan pembaruan desil perlu didukung informasi yang sesuai dengan kondisi faktual warga serta proses verifikasi oleh pihak berwenang.

Dengan penguatan peran operator desa dan koordinasi lintas sektor, pembaruan data diharapkan semakin tertib, transparan, dan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial sesuai kriteria program yang berlaku. (RD)