Mas Dhito Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Jatim, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

Foto : Mas Dhito Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Jatim, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

MediaSindo.Net - Kediri

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Senin (30/3).

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam kesempatan yang sama, penyerahan LKPD unaudited juga dilakukan oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Timur.

Mas Dhito menegaskan, penyusunan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Inilah yang terus kami upayakan, agar setiap program yang dijalankan dan setiap anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri,” ujarnya.

LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2025 Unaudited tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Ia menyampaikan bahwa seluruh laporan yang diterima akan segera memasuki tahap pemeriksaan oleh BPK.

“Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kepada publik,” ungkapnya.

Adapun pemeriksaan LKPD meliputi aspek keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Penentuan opini dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut memberikan apresiasi atas sinergi dan pendampingan yang dilakukan BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan kami, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur pada akhirnya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tandasnya. (RD)