Alami Nihil Kasus PMK, Pemkot Kediri Tetap Berkomitmen Gencarkan Vaksinasi

Foto : Alami Nihil Kasus PMK, Pemkot Kediri Tetap Berkomitmen Gencarkan Vaksinasi

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyatakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sempat merebak di Kota Kediri kini nihil kasus. Hal tersebut terindikasi dari total kasus PMK yang dilaporkan sebanyak 60 kasus dengan rincian 58 sembuh dan 2 mati.

“Sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 saat ini di Kota Kediri perkembangannya landai atau terlaporkan nihil PMK. Kemudian kasus yang sudah pernah terlaporkan PMK sudah dinyatakan sembuh semua,” jelas Moh Ridwan, Kepala DKPP Kota Kediri. Kendati demikian, Ridwan menuturkan upaya vaksinasi yang selama ini digencarkan masih terus berlanjut. Ditambah lagi, Pemerintah Pusat telah merancang skema vaksinasi baru yakni Bulan Vaksinasi Nasional yang serentak dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Maret dan Agustus s.d. November.

Selain melalui vaksinasi, kegiatan screening pasar juga masih rutin dilaksanakan. Guna mengantisipasi lonjakan kasus PMK di Kota Kediri, DKPP telah melakukan berbagai upaya, seperti: melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui medsos, membagikan brosur yang ditempel pada kandang peternak, melakukan pemantauan hewan di lapangan, serta melangsungkan kegiatan vaksinasi. “Meskipun imbauan dari pusat ada bulan vaksinasi tapi kalau ada permintaan masyarakat tetap kita layani,” tegasnya.

Untuk peternak, Ridwan berpesan agar tetap menjaga kesehatan ternak dengan memberikan pakan yang cukup. “Biasanya kalau musim kemarau kandang bisa bersih bagus, tapi musim hujan becek. Nah pas becek diberikan penanganan tertentu seperti desinfektan dan fungigasi yang diberian Dinas mohon dilaksanakan,” terangnya. Hal itu juga perlu ditunjang dengan memberikan vitamin ke hewan ternak. Selain itu, untuk menunjang daya tahan tubuh hewan, peternak dapat memberikan ramuan herbal. Tak kalah penting, apabila ada ternak yang sakit segera melapor ke petugas (081335641546).

Ke depannya, Ia berharap agar semua stok obat dan vaksin disediakan secara cukup oleh pemerintah. “Untuk membebaskan dari PMK perlu sampai dengan tahun 2035 Indonesia baru bisa bebas PMK, sehingga kami juga persiapkan sumber dayanya. Meskipun sekarang dibuka vaksinasi mandiri, harapannya tetap disediakan pemerintah dan stoknya ada,” tutupnya. (RD).

Via jawatimur