Mas Dhito Pasang Target Besar! Direktur BUMD Wajib Teken Kontrak Kinerja, Gagal Capai PAD Siap Mundur

Foto: Bupati Kediri, Mas Dhito, Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD

MediaSindo.Net - Kediri 

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito mengambil langkah tegas untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kediri.

Dalam rapat paripurna DPRD terkait jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa (23/6/2026), Mas Dhito menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.

"Kemandirian fiskal akan terus diupayakan melalui peningkatan PAD," tegasnya.

Langkah yang disiapkan tidak hanya sebatas target di atas kertas. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan berbagai strategi mulai dari penggalian potensi pajak dan retribusi daerah, optimalisasi database wajib pajak, kemudahan pembayaran pajak secara digital, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Yang menarik, Mas Dhito juga menyoroti kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini mengalami kekosongan jabatan direktur. BUMD tersebut antara lain Perumda Margomulyo, Perumda Canda Bhirawa, dan Perumda Air Minum Tirta Dhaha.

Menurutnya, pengisian jabatan direktur ke depan tidak lagi sekadar formalitas. Pemimpin BUMD harus siap bekerja dengan target yang jelas dan terukur.

"Yang akan dipilih adalah orang-orang yang berani menandatangani kontrak kinerja. Jika dalam jangka waktu tertentu target tidak tercapai, maka harus siap mengundurkan diri," ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri ingin membangun budaya birokrasi dan tata kelola BUMD yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Kebijakan tersebut mendapat perhatian publik karena dinilai sebagai upaya menciptakan kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap target pendapatan daerah. Di saat banyak daerah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat, Kabupaten Kediri berupaya memperkuat kemampuan keuangan sendiri melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.

Apabila strategi ini berhasil, peningkatan PAD tidak hanya berdampak pada bertambahnya kas daerah, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat.

"PAD kuat, pembangunan melesat." Itulah pesan yang ingin ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kediri. Kini publik menunggu, apakah gebrakan kontrak kinerja bagi para calon direktur BUMD benar-benar mampu mendongkrak pendapatan daerah dan membawa Kabupaten Kediri menuju kemandirian fiskal yang lebih kuat. (RD)