Perkuat Akurasi Data Kesejahteraan, Dinsos Kota Kediri Gelar Bimtek Pembaruan DTSEN

Foto : Giat Perkuat Akurasi Data Kesejahteraan, Dinsos Kota Kediri Gelar Bimtek Pembaruan DTSEN (Kominfo kota Kediri)

MediaSINDO.Net - Kediri

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial terus memperkuat tata kelola data kesejahteraan sosial sebagai fondasi perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Elektronik (DTSEN) bagi relawan dan pekerja sosial, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Kediri tersebut diikuti oleh berbagai unsur pelaksana di lapangan, antara lain Tim Reaksi Cepat (TRC), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), relawan Kementerian Sosial, serta aparatur Dinas Sosial Kota Kediri. Bimtek ini difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis verifikasi dan validasi data sosial ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, menegaskan bahwa pembaruan DTSEN merupakan instrumen strategis dalam mendukung kebijakan perlindungan sosial yang berbasis data akurat dan mutakhir. Menurutnya, ketepatan data menjadi prasyarat utama agar program bantuan sosial tidak salah sasaran.

“DTSEN berfungsi sebagai basis informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari identitas keluarga, alamat, hingga tingkat kesejahteraan. Namun, evaluasi menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil di lapangan,” ujar Imam dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Dinas Sosial Kota Kediri mengambil langkah proaktif dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara mandiri, guna memperkecil potensi bias data serta meningkatkan kredibilitas sistem pendataan sosial.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri yang memaparkan metodologi pembaruan, pengolahan, serta validasi data DTSEN sesuai prinsip statistik dan standar nasional. Materi diarahkan agar peserta memiliki pemahaman komprehensif terkait pengumpulan data berbasis fakta lapangan, khususnya pada kelompok masyarakat rentan di Desil 1 dan Desil 2.

“Validitas data sangat menentukan efektivitas intervensi negara. Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap perwakilan BPS Kota Kediri dalam sesi pemaparan.

Imam menambahkan, relawan dan pekerja sosial memiliki peran krusial sebagai ujung tombak negara dalam menjangkau masyarakat. Ia mengimbau seluruh peserta agar memanfaatkan forum bimtek secara optimal, termasuk aktif berdiskusi untuk menghindari kesalahan prosedural saat pelaksanaan di lapangan.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pembaruan DTSEN secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Kediri berharap sistem perlindungan sosial dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan agenda reformasi data nasional dan tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy). (Kominfo Kota Kediri)